Uncategorized

Perizinan Makanan Bayi Bebiluck Ternyata Dipersulit. Ini Klarifikasi Pemilik PT HBS

foto: Detik

foto: Detik

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Banten  menutup sementara PT Hassan Boga Sejahtera (PT HBS) selaku produsen makanan bayi merek Bebiluck, Kamis (15/9). Pabrik yang berada di kompleks pergudangan Taman Tekno Blok L2 nomor 35, Setu, Tangerang Selatan itu dikatakan memiliki produk yang terkontaminasi bakteri Fokus lainnya yaitu pabrik ini tidak puna izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan perizinan lainnya.

“Apabila balita mengonsumsi makanan yang mengandung bakteri tersebut, nantinya balita tersebut terserang penyakit diare,” kata Kepala BPOM Banten, Mohamad Kashuri, seperti dikutip laman TheAsianParent dari Poskota News.

Menurut petugas BPOM Banten, bakteri ditemukan pada 12 varian makanan bayi Bebiluck melalui uji lab. Di antara bakteri tersebut adalah Coliform dan E.Coli yang bisa memicu diare. PT HBS dianggap melanggar UU Kesehatan Pasal 142 tentang izin edar dan Pasal 140 tentang syarat keamanan pangan. Hukumannya adalah denda maksimal Rp 4 miliar atau pidana kurungan penjara dua tahun. Sementara itu, pasal lain yang menjerat adalah UU Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 pasal 62 yang hukumannya denda Rp 4 miliar atau penjara hingga empat tahun.

Terhadap semua tuduhan yang dialamatkan ini, pemilik Bebiluck memberikan klarifikasinya termasuk kekecewaan pada institusi pemerintah terkait melalui akun facebook Lutfiel Hakim, selaku dirut PT HBS. Dia membuat status panjang di akun yang beralamat di facebook.com/MrLutfie.  Di situ Lutfiel mengungkapkan bahwa produknya aman dan halal.

Sementara dari siaran pers PT HBS, pihaknya menyayangkan pemberitaan yang menyatakan ada kandugan bakteri pada Bebiluck tanpa menunjukkan langsung bukti laboratorium. Sebaliknya, PT HBS memiliki berbagai dokumen pendukung tetang keamanan Bebiluck, termasuk bebas dari bahan berbahaya dan h lolos sertifikasi halal MUI.

“(PT HBS) Melakukan uji mikroba dan cemaran produk di lab TUV Nord, hasilnya produk kami aman,” tulis Lutfiel.

Sementara itu, diduga pemicu utama masalah perizinan yang dihadapi PT HBS adalah leletnya pengurusan di tingkat Pemkot Tangerang Selatan. PT HBS mengaku  telah mengurus semua izin sebagai persyaratan untuk memperoleh izin BPOM. Namun untuk memenuhi tiap tahapan yang diperlukan dalam persyaratan izin BPOM terganjal birokrasi yang ruwet di Pemkot setempat.

“Izin Amdal, harusnya selesasi seminggu, jadi sebulan dua bulan. Izin HO, harusnya selesai seminggu, jadi sebulan dua bulan. Bahkan pernah tidak jadi ambil kertas HO yang sudah ditandantangani, hanya karena BLANKO HABIS. Luar biasa,” keluh Lutfiel

Puncak kekesalan tersebut terjadi sewaktu PT HBS mengurus Izin Usaha Industri. Dijadwalkan izin rilis pada 9 September 2016 tapi dijanjikan selesai 14 September 2016. Namun pada hari yang ditentukan pun izin tersebut belum juga selesai. Padahal PT HBS ingin mendaftar ke BPOM Serang setelah Izin Usaha Industri keluar.

“Dan batallah semuanya hanya karena birokrasi yang berbelit – belit….,” ujar Lutfiel.

Berikut siaran pers yang dikeluarkan oleh PT HBS:

lutfiel hakim klarifikasi

Loading...
Previous ArticleNext Article